DANGSANAK BARATAAN AMUN ADA ARTIKEL,INFORMASI,SARAN ATAWA KRITIK NANG LAINNYA BISA DI KIRIMAKAN KE EMAIL ULUN dodypoetera6@gmail.com INSYA ALLAH KIRIMAN SAMPIAN ULUN TERBITAKAN DI BLOG INI,LAWAN MUN KAWA GAMBARNYA JUA SANAK LAHTARIMA KASIH DANGSANAK BARATAAN SUDAH BAILANG DI BLOG ULUN INI,MUDAHAN HAJA BAMANFAAT GASAN KITA BARATAAN

Senin, 11 Maret 2013

Penerimaan CPNS Terkendala Edaran Menteri

Amuntai - Meski pemerintah pusat telah memberikan lampu hijau dengan kembali membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri sejak pemberlakuan moratorium pada tahun 2011, namun hingga saat ini Pemerintah Daerah Hulu Sungai Utara akan terus berupaya untuk memaksimalkan jumlah pegawai yang ada dengan melakukan redistribusi pegawai.

Kepala Sub Bidang Informasi dan Pengadaan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Hulu Sungai Utara Taufik, S.Sos menjelaskan meski Pemerintah Daerah HSU masih kekurangan tenaga pegawai namun dari hasil analisis jabatan dan beban kerja pegawai yang dilakukan oleh pihak BKD,ada beberapa instansi saat ini kelebihan jumlah pegawai dan tidak sesuai dengan beban kerja yang dimilikinya sehingga perlu dilakukan mutasi.

“Ada instansi yang kelebihan jumlah pegawai sementara ada juga yang kekurangan pegawai sehingga perlu dilakukan mutasi” Ujar Taufik kepada Mata banua beberapa waktu lalu.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan Redistribusi pegawai yang

 berdasarkan moratorium akan terus dilakukan oleh Pemda HSU hingga tahun 2016 mendatang dengan mengacu kepada hasil analisi jabatan dan beban kerja pegawai setiap tahunnya.

Selain itu penilaian terhadap kinerja dan beban kerja pegawai juga akan dilakukan melalui pemberlakukan

 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan format yang baru mulai 2014 mendatang. “Jadi format DP3 nanti tidak lagi berupa penilaian berdasarkan kriteria umum seperti tanggung jawab, loyalitas kepada pimpinan , kerja sama dan lainnya melainkan berdasarkan kriteria beban kerja yang disusun PNS bersangkutan dan telah ia penuhi selama satu tahun” jelasnya lagi.

Ia mengakui ada pegawai negeri yang memiliki beban kerja kurang sehingga perlu ditambah beban kerjanya, sementara pegawai lain memiliki kelebihan beban kerja yang seharusnya dilakukan oleh dua orang sehingga perlu mendapat perhatian dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengaturnya.

Menurut Taufik, semestinya kebijakan mutasi pegawai harus bertujuan untuk pemerataan jumlah pegawai dan beban kerja ini sehingga dampak dari kekurangan tenaga pegawai bisa dikurangi, bahkan bisa meningkatkan produktivitas kerja.

Selain itu, Pemkab HSU juga tetap mematuhi akan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 untuk tidak menerima lagi tenaga honorer atau sejenisnya. Kebijakan pelarangan menerima tenaga honorer ini kembali ditegaskan melalui surat edaran Menteri

 Dalam Negeri yang baru beserta sanksi terhadap pelanggarannya.

“Kepada Gubernur, Bupati, Walikota dan pejabat pemerintah daerah yang masih melakukan kebijakan penerimaan tenaga honorer maka sanksinya akan di tanggung oleh masing-masing kepala daerah atau pejabat yang melakukan” katanya mengutip surat edaran tersebut .

Berakhirnya kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS ini, khususnya di Kabupaten HSU, kata Taufik, perlu diketahui masyarakat sehingga masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk masuk menjadi tenaga honorer pada dinas dan instansi pemerintah.

Demikian pula, katanya pihak pemerintah tidak lagi melakukan penerimaan tenaga honorer ini dan mencoba memaksimalkan potensi tenaga pegawai yang dimiliki melalui redistribusi pegawai. “Kecuali ada kebijakan baru dari pemerintah pusat untuk melanjutkan kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS” pungkasnya.dody/mb

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *